Belum Dapat Ijin Lorena Air Sudah Jual Tiket

Jakarta -- Departemen Perhubungan mempertanyakan maskapai penerbangan Eka Sari Lorena yang telah menjual tiket penerbangan padahal belum mengantungi ijin operasi.

Kita akan mempertanyakan kepada Lorena. Karena ijin operasinya belum ada, tapi kok sudah menjual tiket," kata Direktur Angkutan Udara Departemen Perhubungan Tri Sunoko di Jakarta, Kamis (15/5).
Hingga saat ini, kata Tri, Lorena belum mengajukan ijin operasi penerbangan. Dia merasa pesimis dengan rencana terbang Lorena. "Saya merasa pesimis Lorena bisa terbang 6 Juni," ujarnya.
Menurut Tri, Lorena baru memberikan lampiran rencana rute dalan Surat Ijin Usaha Penerbangan (SIUP). "Mungkin lampiran itu sudah diangga sebagai ijin operasi. Padahal masih perlu perijinan lainnya," kata Tri.
Sebelum mendapatkan ijin operasi, jelas Tri, maskapai harus mendapatkan ijin slot dari bandara. Ijin slot adalah surat ijin yang dikeluarkan oleh otoritas bandara setempat (PT Angkasa Pura) untuk ijin waktu take off dan landing.
Setelah dapat ijin slot, maskapai harus mengajukan ijin operasi. Untuk mendapat ijin, jelasnya, butuh waktu beberapa minggu. Ijin slot, kata Tri, biasanya akan jadi selama dua minggu, sedangkan ijin operasi juga waktunya hampir sama.
Sebelum mendapat ijin slot, Lorena harus mendapatkan air operator certificate (AOC) dulu. AOC Lorena Air diperkirakan akan dikeluarkan akhir Mei ini.
Sebelumnya di Jakarta, CEO Lorena Air, Eka Sari Surbakti dalam jumpa persnya mengatakan, pesawat Lorena akan terbang perdana pada 6 Juni dengan rute Jakarta - Surabaya - Jakarta. Rute selanjutnya yaitu Jakarta - Palembang - Jakarta dan Jakarta - Pekanbaru - Jakarta akan terbang 14 Juni. Tiket pesawat sudah dijual sejak pekan lalu. (PersdaNetwork/ Hendra Gunawan)

Read More......

Jadi Tahanan KPK, 4 Anggota DPR Masih Digaji

JAKARTA--Enaknya menjadi anggota DPR RI. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK, mereka masih menikmati gaji dan tunjangan layaknya angota DPR yang masih aktif berdinas. Itulah yang dialami empat anggota DPR RI yakni Al Amin Nur Nasution (PPP), Hamka Yamdu (Golkar) dan Saleh Djasit (Golkar) dan Sarjan Tahir (Demokrat).

Gaji dan tunjangan mereka baru akan dihapus setelah ada keputusan dari Badan Kehormatan (BK) DPR yang isinya mengeluarkan mereka dari keanggotaan DPR. Atau,setelah ada keputusan hukum yang bersifat tetap terhadap mereka.

"Sebelum ada ketetapan hukum tetap,mereka masih menikmati tunjangan, atau BK mengeluarkan mereka.Itu setelah menunggu keputusan KPU dan Presiden," tegas Wakil Ketua BK DPR Gayus Lumbuun seusai mendatangi KPK untuk memeriksa Al Amin Nur Nasution dan Saleh Djasit.

Empat anggota DPR RI yang kini ditahan KPK adalah Al Amin (PPP) yang ditangkap KPK pada 9 April 2008 karena diduga menerima uang suap dari Sekda Bintan Azirwan. Sarjan Tahir (Partai Demokrat) yang ditahan KPK pada 2 Mei 2008 terkait dugaan korupsi pada pengalihan fungsi hutan di Tanjung Api-Api,Sumatera Selatan.

Hamka Yamdu yang ditahan KPK pada 17 April 2008 karena diduga meneriima aliran dana Bank Indonesia (BI). Sedangkan Saleh Djasit ditahan KPK pada 21 Maret 2008 karena diduga melakukan korupsi pada pengadaan 20 mobil pemadam kebakaran saat menjabat Gubernur Riau.

Hari Kamis ini, BK DPR sebenarnya berencana memeriksa dua anggota DPR yang ditahan KPK. Yakni Al Amin dan Saleh Djasit. Namun dua anggota DPR yang ditahan di Polda Metro Jaya tersebut tidak bersedia diperiksa BK DPR di Gedung KPK.

Saat ditanya kenapa sudah sekian lama ditahan, BK DPR baru memeriksa dua anggota DPR tersebut, Gayus mengatakan bahwa diperiksa sekarang atau lalu, tidak ada masalah. Yang penting BK DPR akan meminta keterangan mereka apakah ada pelanggaran etika atau tidak. (persda network/yls)

Read More......

Pasangan Kekasih Pengedar Shabu Dibekuk

SUNGAILIAT--Pasangan kekasih, Ap (32) dan Di (23) warga Sungailiat, Kabupaten Bangka diciduk anggota Polres Bangka, Rabu (14/5) malam. Keduanya kedapatan mengedar narkoba jenis shabu-shabu. Bersama kedua tersangka diamankan barang bukti sebanyak 4 paket shabu-shabu dan uang hasil transaksi sebesar Rp 600.000.

Kapolres Bangka AKBP Norman Widjajadi melalui Kasat Reskrim Polres Bangka AKP Fibri K kepada, Kamis (15/5) mengatakan penangkapan kedua tersangka ini berdasarkan laporan masyarakat yang disampaikan lewat SMS Peduli Kapolres Bangka ke No. 085273757575.

"Di ini bekerja sebagai waitress di salah satu karaoke di Pantai Batu Bedaun dan memang sudah lama kita curigai sebagai pengedar narkoba," kata Fibri.

Polisi menindaklanjuti dengan melakukan penggeledahan di rumah kos tersangka di daerah Maria Goretti ternyata ditemukan 4 paket shabu-shabu dan uang hasil transaksi sebesar Rp 600.000. Setiap paket ini menurut tersangka dijualnya seharga Rp 200.000/paket.

"Dari hasil pengembangan petugas, malam itu juga diketahui shabushabu tersebut diperolehnya dari sang pacar bernama Ap (32) yang berhasil ditangkap di salah satu tempat permainan bilyard," jelas Fibri.

Kedua tersangka saat ini sudah diamankan di tahanan Polres Bangka, karena melanggar UU Psikotropika No. 5 Tahun 1957 pasal 5 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.(bangka pos/edw)

Read More......

Mobil Penampung Solar Terjaring Penertiban

SIMPANGTERITIP--Sedikitnya sembilan unit mobil yang digunakan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar diamankan jajaran anggota Polsek Simpangteritip. Mobil dengan tanki yang dimodifikasi untuk menampung BBM terjaring penertiban yang digelar di SPBU Simpang Ibul Kecamatan Simpangteritip, Kabupaten Bangka Barat, Kamis (15/5).

Kapolres Bangka Barat AKBP AA Oka Putra Perdana melalui Kapolsek Simpangteritip Ipda Chandra Citra Kesuma mengatakan, sembilan kendaraan tersebut, untuk sementara sudah diamankan di Mapolsek Simpangteritip.

"Dari sembilan kendaraan, sebagian mobil tanki modifikasi dan sebagian tidak dilengkapi dengan surat seperti STNK. Mereka akan kita panggil kita periksa untuk proses selanjutnya, barang bukti (BB) kendaraan tadi untuk prosesnya akan kita serahkan ke Satlantas Polres Bangka Barat," ujar Chandra ketika menghubungi harian ini Kamis (15/5).

Mengenai penertiban di SPBU, selain melaksanakan instruksi dari atasan, juga menyikapi laporan masyarakat tentang distribusi dan proses pembelian BBM di SPBU Ibul, yang dianggap sudah acakacakan, makanya perlu langkah untuk dilakukan penertiban.(bangka pos/yik)

Read More......

Polri Belum Temukan Bukti Demo BBM Ditunggangi

JAKARTA--Polisi sampai sekarang belum menemukan bukti ataupun
indikasi bahwa demo mahasiswa yang marak di berbagai
wilayah di Indonesia menentang rencana pemerintah
menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ditunggangi
oleh pihak ketiga.

"Sampai sekarang belum ada bukti-bukti yang mengarah
kesana. Kita bekerja berdasar bukti- bukti. Tidak bisa
berdasar asumsi," ungkap Kadiv Humas Mabes Polri Irjen
Abubakar Nataprawira, Kamis (15/5).

Sebelumnya Kepala Banda Intelijen Negara (BIN) Syamsir
Siregar melontarkan tuduhan adanya mantan pejabat atau
menteri yang menunggangi demo mahasiswa untuk menolak
rencana pemerintah menaikan BBM.

Menurut keterangan Abubakar, Kapolri sejak dari awal
mendengar rencana pemerintah menaikan harga BBM sudah
menginstruksikan kepada seluruh Kapolda untuk
melakukan antisipasi dan deteksi dini terhadap gejolak
masyarakat yang bakal mengganggu keamanan.

Berbagai langkah antisipasi tersebut diantaranya
adalah melakukan patroli rutin ke berbagai tempat
rawan, melakukan operasi penimbunan BBM dan sembako,
mengamankan distribusi sembako dan BMM, sehingga tidak
sampai terjadi kelangkaan, dan menerjunkan intelijen
polri untuk melakukan deteksi dini.

"Sampai sekarang belum ada laporan dari manapun yang
menyebutkan adanya indikasi ataupun bukti-bukti demo
mahasiswa ada yang menunggangi, " katanya.

Bila nanti ditemukan bukti-bukti ataupun indikasi kuat
demo mahasiswa ditunggangi oleh kepentingan lain,
Polri akan menindak tegas. "Ya kalau sudah ada
bukti-bukti kuat mereka ditunggangi oleh kepentingan
lain, jelas kita tangkap. Jelas kalau sudah
ditunggangi kepentingan lain akan mengganggu
stabilitas dan keamanan," tandasnya.

Sebelumnya Kapolri Jendral Sutanto juga sudah
menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas bila
ditemukan provokator yang menunggangi demo mahasiswa
menolak BBM. (persda network/sugiyarto)

Read More......

8 Kapolda Diganti

KRIMINAL NASIONAL-- Kapolda Babel Brigjen Imam Sujarwo digantikan oleh
Brigjen Iskandar Hasan. Penggantian Kapolda Babel ini
berdasarkam Skep Kapolri Nopol: 152/V/2008, tertanggal
1 Mei 2008. Kapolda baru Babel sebelumnya menjabat
sebagai Kepala Sekretariat NCB Interpol Polri.

Pergantian Kapolda Babel ini diumumkan Kapolri Jendral
Sutanto, Jumat (2/5) di Mabes Polri. Perngatian
Kapolda tidak sendirian. Masih ada tujuh Polda lainnya
yang juga diganti, yakni Polda Polda Riau, Bali,
Papua, Kalsel, Bengkulu, Sulteng, dan Nusa Tenggara
Timur (NTT).

Imam Sujarwo selanjutnya dipercaya sebagai Waka Korps
Brimob Polri menggantikan Brigjen Sugiyono yang
ditunjuk Kapolri sebagai Kapolda Bengkulu. "Ini untuk
regenerasi dan penyegaran. Ada yang berprestasi, perlu
diberi penghargaan dan reward, dan ada yang pensiun,
perlu ada penggantinya, " kata Kapolri memberi alasan
penggantian delapan polda dan mutasi sejumlah jendral
di jajaran bintang satu, bintang dua, dan Kombes ini,
Jumat (2/5).

Belum dapat dipastikan kapan pelantikan dan
serahterima jabatan dari Kapolda lama ke Kapolda Baru
ini akan dilaksanakan. Menurut Kadiv Humas Mabes Polri
Irjen Abubakar Nataprawira, akan dilakukan secepatnya
setelah persiapan peralihan tugas dan jabatan ini
selesai. "Mungkin minggu depan. Kan masih ada yang
harus dipersiapkan para pejabat lama untuk diserahkan
kepada pejabat baru. Sehingga kasus-kasus yang
ditangani tidak terputus," ungkapnya.

Kapolda lain yang diganti adalah Kapolda Riau yang
sebelumnya dipegang oleh Brigjen Sutjiptadi diganti
oleh Brigjen Hadiatmoko. Sebelumnya ia memegang
jabatan sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu
Bareskrim Polri. Sutjiptadi selanjut mendapat promosi
jabatan bintang dua (Irjen) sebagai Gubernur Akpol di
Semarang.

Kapolda Kalimantan Selatan yang sebelumnya dijabat
Brigjen Alba Lubis digantikan oleh Brigjen Anton
Bachrul Alam, yang sebelumya menjabat Wakadiv Humas
Mabes Polri. Alba Lubis selanjutnya menjabat sebagai
Sekretaris NCB Interpol Polri.

Kapolda Bali yang dijabat oleh Irjen Paulus Purwoko
diganti oleh Irjen Asikin, yang sebelumnya menjabat
sebagai Gubernur Akpol. Paulus Purwoko selanjutnya
menjabat sebagai Wakabareskrim Mabes Polri,
menggantikan Irjen Pol Gories Mere. Gores Mere
dimutasi sebagai Wakil Kalakhar BNN sementara, karena
Kalakhar BNN Komjen Made Mangku Pastika cuti untuk
maju sebagai calon Gubernur Bali.

Kapolda Papua dari Irjan Max Donald AER yang telah
memasuki massa pensiun digantikan oleh Brigjen Pol
Bagus Eko Danto, yang sebelumnya menjabat sebagai
Widya Iswara Sespati Polri.
Kapolda Bengkulu yang dijabat Brigjen Sudibyo
digantikan oleh Brigjen Sugiyono yang sebelumnya
sebagai Wako Bromob. Sudibyo selanjutnya menjabat
sebagai Direktur Samapta Baintelkam Polri.

Kapolda NTT, yang dijabat Brigjen Sadarum digantikan
oleh Bambang Suaedi. Sebelumnya Suaedi menjabat
Direktur Samapta Polri. Selanjutnya Brijen Sadarum
masuk pensiun.

Kapolda Sulawesi Tengah yang dijabat Brijen Badrodin
Haiti digantikan Kombes Suparni Tarto, yang sebelumnya
menjadi Dirintelkam Polda Metro Jaya. Badrodin Haiti
selanjutnya menjabat sebagai Direktur I Kamtranas
Bareskrim Polri, menggantikan Brigjen Sunaryono.
Brigjen Sunaryono geser sebagai Direktur Tindak Pidana
Tertentu (Tipiter) menggantikan Brigjen Hadiatmoko.

Posisi Wakadiv Humas Polri yang ditinggal Anton
Bachrul Alam karena ditunjuk sebagai Kapolda Kalsel,
bakan digantikan oleh Kombes Sulistiyo Ishad.
Sebelumnya Sulistiyo Ishaq menjabat sebagai Wakapolda
Kalteng. (persda network/ugi)

Read More......

Keterlibatan Densus 88 di UN Dinilai Berlebihan

KRIMINAL NASIONAL-- Mantan Menteri Pendidikan Wardiman Djojonegoro menilai tidak wajar atas keterlibatan Detesemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri dalam pengawasan Ujian Nasional. Alasannya, guru sebagai pendidik bukanlah antek-antek teroris.

"Kalau tuduhan kecurangan itu diserahkan ke unit teroris, itu berarti guru adalah teroris. Jadi hendaklah persepsi ini diwajarkan. Jangan anti sedikit, terus ditangkap Densus 88," kata Wardiman saat berdiskusi dengan tajuk 'Polemik' di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (3/5).

Menurut Wardiman, semestinya keterlibatan Densus 88 ditiadakan dalam pengawasan UN. Kepolisian cukup menggunakan prosedur biasa. "Kita harus wajar-wajar saja," ujarnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dikti Fasli Djalal merasa prihatin dan ikut berduka atas kejadian penangkapan Densus 88 terhadap guru-guru yang tertangkap tangan tengah melakukan kecurangan UN.

"Kita prihatin dan ikut berduka atas kejadian itu. Sebagian guru yang akhirnya berurusan dengan hukum," tandasnya.

Meski merasa prihatin, pihaknya lanjut Fasli Djalal akan memberikan bantuan hukum kepada para guru yang kedapatan tengah melakukan kecurangan pada pelaksanaan UN. "Kita akan memberikan bantuan. Karena guru adalah pemangku pendidikan. Kita tidak akan membiarkna begitu saja," jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Koalisi Pendidikan, Lody F Paat menganggap, kecurangan guru yang berbuah penangkapan oleh Densus 88 sebagai akibat kesalahan sistem pendidikan yang diterapkan pemerintah Indonesia.

"Ini akibat model pendidikan yang digunakan di negara ini. Jadi guru dengan model ini adalah eksekutor, guru adalah operator. Dan guru adalah tukang. Lalu tiba-tiba kemudian kita menyalahkan mereka meski memang betul mereka melakukan kesalahan," tukasnya.

Lody menjelaskan, persolan bukan berada pada individu guru. Persoalan mendasar adalah model pendidikan saat ini telah mereduksi tugas guru sebagai evaluator belajar. Padahal murid adalah mahluk pembelajar.

"Tahun depan, mungkin tidak hanya di Medan yang ditangkap. Mungkin di Makasar dan Menado juga ditangkap Densus 88 bila sistem pendidikan seperti ini," ungkapnya.

Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Polri kini mempunyai gawean baru. Selain menangkap hidup maupun mati pelaku teror atau yang biasa disapa teroris, Densus 88 diam-diam
terlibat aktif dalam pengawasan pelaksanaan UAN di Tanah Air.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Sutanto yang ditemui usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Perdana Menteri Ramos Horta di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/4) lalu mempunyai alasan atas keterlibatan Densus 88 yang telah berhasil mencokok 16 guru dan seorang kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Lubuk Pakam 2 sebagai tersangka pelaku kecurangan UAN. Mereka kedapatan membetulkan jawaban soal ujian siswa di sekolahnya. Penetapan sebagai tersangka itu dilakukan setelah Detasemen Khusus 88 Polda Sumut memergoki mereka membetulkan jawaban siswa.

Read More......